Marak Impor di 2018, Fadli Zon sebut Pemerintah Jokowi Enggak Niat Kerja

Marak Impor di 2018, Fadli Zon sebut Pemerintah Jokowi Enggak Niat Kerja

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengkritisi maraknya impor yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo. Terutama di tahun 2018 yang baru saja berakhir ini. Fadli secara khusus mengkritisi soal kebijakan harga pangan.
"Apakah harga murah untuk konsumen, ataukah kemakmuran petani produsen? Jika orientasinya harga murah, maka kebijakan impor pangan jor-joran mungkin harus diterima. Tapi, akibatnya kan petani produsen kita bisa mati," kata Fadli dalam keterangannya, Selasa (1/1/2018).

Sebaliknya, jika orientasinya adalah kemakmuran petani produsen, berarti kita harus memberikan ruang toleransi yang cukup bagi petani untuk mendapatkan insentif.

"Jangan tiap kali petani mendapatkan harga bagus, langsung ditutup dengan impor," paparnya.

Wakil Ketua HKTI ini menganggap, jikapun impor pangan tidak bisa dihindari, tetap saja ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh sebuah negara agraris, yaitu jangan sampai impor itu merugikan petaninya sendiri.

"Inilah yang tidak saya lihat dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,'" sesal Fadli Zon.
“Dalam kasus impor gula, misalnya, tahun ini pemerintah telah menerbitkan izin impor sebesar 3,6 juta ton GKR (Gula Kristal Rafinasi).

"Jumlah izin tersebut sangat aneh, sebab kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri kita hanyalah sebesar 2,4 hingga 2,5 juta ton GKR saja. Ujungnya, kebijakan ini jelas merugikan para petani tebu kita," ucapnya.

Menurut Fadli, sebagai negara agraris, orientasi pembangunan mestinya adalah kemakmuran bagi petani.

"Kegairahan produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, harus didesain sebagai konsekuensi adanya rangsangan insentif bagi petani. Maksudnya, jika petani produsen mendapatkan insentif menarik, dari pengalaman sejarah, produksi komoditas otomatis akan bertambah kok," terangnya.

Fadli menyebut, di sinilah perlu meningkatkan ‘human capital’ petani, terutama terkait kemampuan entrepreneurship mereka.

"Petani kita harus dididik bukan hanya mengenai teknik dan teknologi baru pertanian, yang bersifat ‘on farming’, melainkan juga strategi usaha tani, yang bersifat ‘off farming’,” tutup politikus Gerindra ini. [www.tribunislam.com]

Sumber : kricom.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel